"Komodo"; 7 Keajaiban Dunia dan Polemiknya (1)

Berita soal komodo masuk sebagai salah satu nominasi 7 Keajaiban Dunia Baru oleh New 7 (Seven) Wonders of Nature tentu membuat bahagia. Setidaknya, akan ada satu lagi kekayaan Indonesia yang mendapat pengakuan dari dunia internasional.

Maka, berbondong-bondonglah berbagai figur publik menyerukan agar bangsa Indonesia menunjukkan nasionalismenya lewat mendukung komodo. Caranya? Dengan mengirim SMS ke 9818. Awalnya, SMS dukungan ini bernilai Rp 1000, sekarang, demi menggalakkan dukungan, SMS-nya hanya dikenai biaya Rp 1.

Pendukung kampanye ini tidak main-main. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi duta resmi pemenangan Pulau Komodo. Dari DPRD Manggarai Barat, sembilan hakim agung Mahkamah Konstitusi, MPR, berbagai pimpinan media massa dan pengusaha nasional, selebritas semacam Fadli 'Padi' dan RAN, Slank, bahkan sampai Presiden SBY pun menyerukan dukungan.

Kerjasama dengan empat provider telekomunikasi pun dilakukan demi melancarkan pemilihan via SMS. Saking menggilanya jumlah kiriman SMS untuk memenangkan Pulau Komodo, penyedia layanan SMS Mobilink pun sampai menaikkan kapasitas servernya. Bisa dipastikan, menjelang masa berakhirnya masa pemilihan pada 11 November nanti, dukungan akan semakin meningkat.

Jusuf Kalla memperkirakan, Pulau Komodo membutuhkan 30 juta suara untuk menang. Nah, sudah berapa banyak dukungan yang diperoleh Pulau Komodo sampai sekarang? Ketua Pendukung Pemenangan Komodo, aktivis lingkungan Emmy Hafild mengaku saat ini pendukung Komodo sudah mencapai puluhan juta, meskipun tidak boleh disebutkan detail berapa tepatnya voters yang mendukung Komodo.

Alasannya, "Peraturan dari panitia penyelenggara The 7 Wonders melarang peserta memberikan rincian voters karena kompetisi ini tidaklah menggunakan penghargaan juara satu, dua dan tiga," Jelas Emmy Hafild kepada wartawan.

Maladewa termasuk salah satu negara yang masuk dalam nomine 7 Keajaiban Dunia Baru ini, tapi kemudian memutuskan mundur. Alasannya? Seperti tercantum dalam situs resmi pemasaran dan hubungan masyarakat Maladewa, bahwa penyelenggara tidak transparan dalam menjelaskan bagaimana cara mereka menghitung dukungan.

Itu baru satu alasan. Yang lainnya adalah biaya-biaya tak terduga yang terus meningkat jumlahnya. Mereka menyebut harus membayar sponsor platinum mencapai $350 ribu; dua biaya sponsor emas dengan total $420 ribu, mensponsori tur dunia dengan menerima kunjungan delegasi, menyediakan perjalanan balon udara, penerbangan, akomodasi, kunjungan wartawan; biaya $1 juta dolar bagi penyedia layanan telepon untuk berpartisipasi dalam kampanye New7Wonders; dan $1 juta lagi agar maskapai Maladewa bisa menempelkan logo New7Wonders di pesawat-pesawat mereka.

Kini, polemik tentang pengumpulan suara untuk menjadikan Pulau Komodo salah satu dari New 7 Wonder terus bergulir di dunia maya.

Pengacara Sapta Nirwanda, Wakil Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Todung Mulya Lubis mengatakan pengumpulan suara itu di luar dari upaya pemerintah. Dikatakan Todung, posisi pemerintah tetap pada pendirian yakni tidak ikut proses koordinasi voting untuk Pulau Komodo.

“Alasannya, yayasan New 7 Wonder bukan yayasan yang kredible,” katanya saat dihubungi Republika, Senin (31/10). Ia menjelaskan pihaknya pernah dimintai bantuan hukum oleh pemerintah dalam pencalonan Pulau Komodo seabgai salah satu finalis New 7 Wonder.

Waktu itu, Indonesia diminta untuk menjadi tuan rumah untuk pengumuman New 7 Wonder dengan ancaman akan mencabut pencalonan Pulau Komodo dari daftar finalis. Tetapi, Indonesia tidak bersedia menjadi tuan rumah karena diharuskan membayar sejumlah uang kepada yayasan tersebut.

“Tapi yayasan itu mengkondisikan tuan rumah agar menyediakan dan 45 juta dollar. Indonesia tidak mau membayar karena tidak ada dana APBN untuk itu,” katanya. Pemerintah pun sempat meminta agar yayasan itu tidak mengaitkan keberadaan Pulau Komodo seabgai finalis dengan keharusan untuk menjadi tuan rumah pengumuman New 7 Wonder.

Yayasan tersebut, lanjut dia, memang tidak mencoret keberadaan Pulau Komodo sebagai finalis. Tetapi, mereka mencoret nama Indonesia sebagai salah satu negara yang mendaftarkan kekayaaannya. Pihaknya sempat menolak keputusan tersebut. Hanya saja, surat kedua dan ketiga yang dilayangkan pemerintah tidak ditanggapi.

“Kita melihat ada upaya untuk membisniskan Pulau Komodo oleh yayasan ini. Dan itu kita tidak mau apalagi kalau kita dijadikan objek,” katanya. Maka, pemerintah Indonesia mencabut dari hiruk pikuk masyarakat yang mengusung Pulau Komodo dari New7 Wonder.

“Pemerintah sudah tidak ada urusan. Vote Komodo itu inisiatif dari sekelompok orang di luar pemerintah. Karena yayasan New 7 Wonder tidak cukup kredible, maka pemerintah tidak mau terlibat,” katanya.

Referensi Makalah®

Sumber:

http://id.berita.yahoo.com/komodo-dan-nasionalisme-buta-kita.html

http://id.berita.yahoo.com/tak-ngaruh-isu-setop-vote-komodo-235523587.html