Pengertian Validitas Hukum

Validitas hukum berarti bahwa norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang di haruskan oleh norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma hukum. Norma hukum satuan tetap valid selama norma tersebut merupakan bagian dari suatu tata hukum yang valid. Jika konstitusi yang pertama ini valid, maka semua norma yang telah di bentuk menurut cara yang konstitusional juga akan valid.

Validitas hukum digunakan untuk menilai peraturan perundang-undangan berdasarkan indikator validitas kewajiban hukum dan sanksi. Konsep kewajiban merupakan suatu konsep khusus dari lapangan moral yang menunjuk kepada norma moral dalam hubungannya dengan individu terhadap siapa tindakan tertentu diharuskan atau dilarang oleh norma tersebut, konsep ini pun tidak lain kecuali sebagai pasangan dari konsep norma hukum. Sedangkan sanksi diberikan oleh tata hukum dengan maksud untuk menimbulkan perbuatan tertentu yang dianggap dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Sanksi hukum memiliki karakter sebagai tindakan memaksa.

Dalam validitas hukum, hierarki atau tata urutan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum dibawahnya. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jika pertentangan antar peraturan perundang-undangan tersebut tejadi, maka peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan melumpuhkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah kedudukannya. Ini merupakan asas yang di kenal dengan adagium yang berbunyi Lex Superior Derogat Legi Inferiori.

Referensi Makalah®

Kepustakaan:

Hans Kelsen. General Theory of Law and State (edisi Terjemahan oleh Raisul Muttaqien). (Bandung : Nusa Media dan Nuansa. 2007).